Di era digital saat ini, opini publik tidak lagi dibentuk semata oleh fakta, tetapi oleh bagaimana fakta tersebut dibingkai, disebarkan, dan dirasakan secara emosional oleh publik. Fenomena ini terlihat jelas dalam dinamika kasus yang melibatkan Rismon Sianipar dan Joko Widodo, yang berkembang dari sebuah kontroversi menjadi ruang rekonsiliasi publik dalam waktu relatif singkat. Saat Rismon mengutarakan ke publik sekaligus upaya Restorative Justice.
Berdasarkan analisis data media monitoring periode 15 Februari hingga 17 Maret 2026 oleh Nalar Bangsa Institute, terlihat bahwa pergerakan isu tidak mengikuti logika linear berbasis fakta, melainkan mengikuti ritme emosi, momentum narasi, serta karakter platform digital. Hal ini menegaskan bahwa kita sedang hidup dalam lanskap komunikasi yang tidak hanya kompleks, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dimensi psikologis kolektif.
Lonjakan perhatian publik yang paling signifikan justru tidak terjadi pada saat isu pertama kali muncul, melainkan ketika terjadi permintaan maaf secara terbuka. Momentum ini menjadi titik puncak percakapan, dengan jangkauan yang meningkat tajam dibandingkan fase sebelumnya. Fenomena ini sejalan dengan Agenda Setting Theory (McCombs & Shaw, 1972), namun dalam konteks digital, agenda publik tidak hanya ditentukan oleh media, melainkan juga oleh nilai emosional dari sebuah peristiwa.
Permintaan maaf dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai klarifikasi, tetapi sebagai sebuah narasi resolusi.
Dalam perspektif Narrative Paradigm (Fisher, 1984), publik lebih mudah terhubung dengan cerita yang memiliki struktur konflik dan penyelesaian. Ketika sebuah figur publik berpindah dari posisi menyerang menjadi mengakui kesalahan, publik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengalami pergeseran emosi. Namun demikian, peningkatan sentimen positif yang muncul pasca klarifikasi tidak serta-merta menghilangkan sentimen negatif. Data menunjukkan bahwa keduanya justru meningkat secara bersamaan. Fenomena ini mencerminkan dinamika framing sebagaimana dijelaskan oleh Entman (1993), di mana realitas yang sama dapat dipersepsikan secara berbeda tergantung pada sudut pandang yang digunakan.
Lebih jauh, kondisi ini juga dapat dipahami melalui Cognitive Dissonance Theory (Festinger, 1957). Publik yang sejak awal telah memiliki keyakinan tertentu akan cenderung mempertahankan posisinya, bahkan ketika dihadapkan pada informasi baru. Akibatnya, permintaan maaf yang bagi sebagian orang dianggap sebagai bentuk tanggung jawab, bagi kelompok lain justru dipersepsikan sebagai strategi defensif. Di sinilah terlihat bahwa transparansi tidak selalu menghasilkan konsensus, melainkan seringkali memperkuat polarisasi.
Dimensi yang paling menarik dalam kasus ini adalah bagaimana emosi publik berubah secara cepat dari kemarahan menjadi simpati. Pergeseran ini terjadi dalam waktu yang relatif singkat, menunjukkan bahwa opini publik sangat dipengaruhi oleh apa yang dalam Affective Intelligence Theory (Marcus et al., 2000) disebut sebagai respon emosional terhadap stimulus politik. Ketika figur publik menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan kesalahan, hal tersebut memicu respons empatik yang kuat, bahkan mampu meredam kemarahan yang sebelumnya mendominasi.
Namun, perubahan emosi ini tidak berdiri sendiri. Ia dipengaruhi oleh ekosistem platform tempat narasi tersebut berkembang. Data menunjukkan bahwa setiap platform memiliki kecenderungan sentimen yang berbeda. Platform seperti Reddit dan LinkedIn cenderung menghasilkan respons yang lebih kritis, sementara Instagram dan YouTube lebih banyak menampilkan sentimen netral hingga positif. Fenomena ini sejalan dengan konsep Platform Society (Van Dijck et al., 2018), yang menekankan bahwa setiap platform memiliki logika, budaya, dan algoritma yang membentuk cara pengguna berinteraksi dengan informasi.
Karena itu, reputasi tidak lagi bersifat tunggal, melainkan terfragmentasi. Seseorang dapat dipersepsikan secara berbeda di setiap platform, tergantung pada audiens dan dinamika diskursif yang berkembang di dalamnya. Hal ini menuntut pendekatan komunikasi yang lebih adaptif dan kontekstual.
Selain itu, kekuatan framing juga terlihat dari penggunaan hashtag yang mendominasi percakapan publik. Istilah seperti “ijazah palsu” menjadi label yang sangat kuat dalam membentuk persepsi sejak awal. Dalam perspektif Spiral of Silence Theory (Noelle-Neumann, 1974), dominasi narasi tertentu dapat mendorong publik untuk mengikuti arus opini yang terlihat mayoritas. Hashtag, dalam hal ini, tidak hanya berfungsi sebagai alat kategorisasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk realitas sosial.
Peran influencer juga tidak dapat diabaikan dalam mempercepat distribusi dan amplifikasi narasi. Dominasi influencer di platform seperti TikTok menunjukkan berlakunya kembali Two-Step Flow Theory (Lazarsfeld & Katz, 1955), di mana opini publik banyak dipengaruhi oleh opinion leaders.
Dalam konteks digital, influencer tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membingkai emosi dan interpretasi audiens terhadap suatu isu.
Menariknya, tingkat interaksi tertinggi justru terjadi ketika terjadi perubahan posisi naratif. Ketika sebuah pernyataan berbalik arah, publik menunjukkan tingkat keterlibatan yang jauh lebih tinggi. Hal ini dapat dijelaskan melalui pendekatan dramaturgi dari Goffman (1959), di mana kehidupan sosial dipandang sebagai panggung, dan perubahan peran menjadi elemen yang menarik perhatian audiens. Dalam konteks media digital, perubahan posisi tersebut menciptakan efek “plot twist” yang meningkatkan rasa ingin tahu sekaligus memicu perdebatan.
Dari keseluruhan dinamika ini, dapat disimpulkan bahwa kasus ini bukan sekadar krisis informasi, melainkan krisis persepsi yang dibentuk oleh interaksi antara data, emosi, dan narasi. Fakta tetap penting, namun dalam ekosistem digital, ia tidak lagi cukup untuk menentukan arah opini publik.
Yang lebih menentukan adalah bagaimana fakta tersebut:
-
dibingkai dalam narasi,
-
disampaikan dalam momentum yang tepat,
-
serta dikaitkan dengan emosi yang relevan bagi publik.
Dalam konteks ini, komunikasi publik—terutama dalam ranah politik—tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan informatif semata. Dibutuhkan kemampuan untuk memahami psikologi audiens, membaca dinamika platform, serta mengelola narasi secara strategis.
Pada akhirnya, fenomena ini mengarah pada satu kesimpulan penting:
Di era digital, kebenaran tidak otomatis memenangkan opini publik. Yang menentukan adalah siapa yang mampu mengelola narasi dan emosi secara lebih efektif.
Referensi
-
McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media
-
Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm
-
Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance
-
Fisher, W. (1984). Narration as a Human Communication Paradigm
-
Marcus, G., Neuman, W., & MacKuen, M. (2000). Affective Intelligence and Political Judgment
-
Noelle-Neumann, E. (1974). The Spiral of Silence
-
Lazarsfeld, P., & Katz, E. (1955). Personal Influence
-
Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life
-
Van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). The Platform Society
